Rekam-Jejak.com JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi mengumumkan perombakan Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara, Jakarta. Reshuffle kedua sejak awal pemerintahannya ini langsung menyedot perhatian publik karena melibatkan nama besar, termasuk Sri Mulyani Indrawati yang digantikan dari kursi Menteri Keuangan.
Sejumlah menteri diberhentikan, antara lain:
Sri Mulyani Indrawati – Menteri Keuangan
Budi Gunawan – Menko Polhukam
Abdul Kadir Karding – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
Budi Arie Setiadi – Menteri Koperasi
Dito Ariotedjo – Menpora
Adapun menteri baru yang dilantik yakni:
Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan
Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI
Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi
Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah (kementerian baru)
Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah
Untuk posisi Menko Polhukam dan Menpora, Prabowo menunjuk pejabat ad interim hingga ada menteri definitif.
Langkah mengejutkan Prabowo mengganti Sri Mulyani menimbulkan gejolak di pasar. IHSG terkoreksi 1,3 persen dan rupiah melemah 1 persen, memaksa Bank Indonesia turun tangan melakukan intervensi.
Purbaya, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyampaikan optimismenya.
“Pekerjaan ini tidak mudah. Tapi kita akan berusaha membawa ekonomi Indonesia tumbuh 6 hingga 7 persen dalam jangka pendek, dan sampai 8 persen dalam jangka panjang,” ujarnya.
Reshuffle dilakukan di tengah meningkatnya gelombang protes publik atas kenaikan biaya hidup dan polemik tunjangan pejabat. Beberapa aksi unjuk rasa bahkan sempat memanas di sejumlah daerah, menambah urgensi perombakan kabinet.
Presiden Prabowo menegaskan reshuffle ini demi memperkuat pemerintahan.
“Negara membutuhkan soliditas, kecepatan, dan keberanian mengambil keputusan. Saya yakin para menteri yang baru dilantik akan bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Reshuffle Kabinet Merah Putih kali ini menandai pergeseran orientasi ekonomi dari kebijakan ketat fiskal menuju kebijakan ekspansif pro-pertumbuhan, sekaligus memperkenalkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai bentuk perhatian lebih pada pelayanan ibadah umat Islam.
Kini, publik dan pasar menanti apakah jajaran baru Prabowo-Gibran mampu menjawab tantangan besar di bidang ekonomi, tenaga kerja migran, serta pelayanan haji.