Rekam-Jejak.com Mamuju Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah menggelar rapat paripurna penyerahan secara resmi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pokok Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (13/7/2027).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Hamka, S.Pd.I, serta dihadiri Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para anggota DPRD, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
Dalam sambutannya, Hamka menegaskan
bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD. Dokumen tersebut menjadi pedoman sekaligus batas maksimal alokasi anggaran daerah guna memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan sasaran pembanqunan.
“Melalui penyusunan KUA-PPAS, pemerintah daerah dapat menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus mencegah terjadinya defisit anggaran yang tidak terkendali” ujar Hamka.
la menjelaskan, dari sisi sinergi perencanaan, penyusunan rancangan KUA-PPAS bertujuan menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah dengan target alokasi anggaran agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Sementara dari sisi fokus pembangunan, dokumen tersebut diarahkan pada penentuan prioritas sektor-sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan tetap memperhatikan tantangan makroekonomi yang dihadapi setiap tahun.
Hamka berharap penyusunan dokumen KUA dan PPAS dapat menjadi formulasi kebijakan yang mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, Keberhasilannya, menurut dia, akan tercermin melalui berbagai indikator ekonomi makro yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan
pembangunan.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal
dalam pembahasan APBD Pokok Tahun
Anggaran 2027 sebelum memasuki tahapan
pembahasan bersama antara DPRD dan
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
hingga ditetapkan menjadi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
