Rekam-Jejak.com MAMUJU — Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Totok Suharyanto, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu SPBU Pertamina di Mamuju. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menjadi kebutuhan penting masyarakat.
Dalam sidak tersebut, Kapolda menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi tidak boleh dibiarkan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus menghadapi proses hukum, termasuk jika pelakunya merupakan anggota kepolisian.
Seragam Polisi Bukan Tameng Hukum
Penegasan Kapolda menjadi sorotan karena penindakan tidak hanya menyasar pihak luar, tetapi juga berlaku bagi oknum aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.
Status, jabatan, maupun seragam kepolisian tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum.
Saat berada di lokasi, Kapolda meninjau langsung aktivitas pengisian BBM serta berdialog dengan pengemudi dan petugas SPBU. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi faktual di lapangan sekaligus menelusuri sumber persoalan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Langkah ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan, sehingga penanganan tidak berhenti pada gejala, tetapi juga menyasar akar permasalahan.
Bentuk Tim Terpadu, Pengawasan Diperketat
Sebagai tindak lanjut, Kapolda Sulbar membentuk tim terpadu untuk memperkuat pengawasan sekaligus melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Tim tersebut diarahkan untuk mengawasi penyaluran BBM agar sesuai peruntukannya serta menindak setiap pelanggaran yang didukung bukti yang cukup.
Pengawasan juga mencakup dugaan keterlibatan spekulan maupun oknum anggota Polri. Apabila ditemukan bukti keterlibatan aparat, proses hukum harus tetap berjalan tanpa pengecualian.
Pembentukan tim ini menjadi langkah lanjutan setelah Kapolda turun langsung ke lapangan. Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh konsistensi pengawasan, transparansi penanganan laporan, serta keberanian menindak setiap pelanggaran berdasarkan fakta.
BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran
Persoalan penyaluran BBM bersubsidi berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. BBM yang disubsidi negara seharusnya dimanfaatkan oleh pihak yang berhak, bukan menjadi celah bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan melalui praktik yang melanggar aturan.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan saat terjadi persoalan. Pengendalian distribusi, penelusuran dugaan penyimpangan, serta penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjaga agar subsidi benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
Sidak Kapolda Sulbar di Mamuju menjadi penegasan bahwa persoalan BBM bersubsidi mendapat perhatian langsung dari pimpinan kepolisian daerah.
Kini, tindak lanjut tim terpadu menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan di lapangan. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditelusuri secara profesional, sementara pihak yang terbukti bersalah harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsipnya jelas: subsidi harus tepat sasaran, pengawasan harus berjalan, dan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun.
