Rekam-Jejak.com SULAWESI BARAT – Sejumlah langkah strategis dilakukan Polda Sulawesi Barat bersama jajaran dalam sepekan terakhir. Mulai dari membongkar dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, memperkuat keselamatan berlalu lintas, menggandeng tokoh agama melawan persoalan sosial, hingga mengevaluasi kinerja internal.
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan upaya Polda Sulbar memperkuat peran kepolisian, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Pasangkayu dan Polewali Mandar. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan empat orang beserta barang bukti BBM bersubsidi sebanyak 3.567 liter.
Pengungkapan ini menjadi langkah penting dalam mengawal distribusi energi bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. Sebab, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan dan harus disalurkan secara tepat sasaran.
Di sektor lalu lintas, Kapolda Sulbar juga memberikan penekanan khusus terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Marano 2026. Keberhasilan operasi tidak boleh hanya dilihat dari banyaknya kendaraan yang ditindak atau jumlah tilang yang diterbitkan.
Lebih dari itu, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, berkurangnya pelanggaran, serta menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, terutama kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.
Penekanan tersebut menjadi sinyal bahwa pendekatan edukasi, pencegahan, dan pelayanan humanis harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Tak hanya bergerak melalui pendekatan hukum, Polda Sulbar juga memperluas kolaborasi sosial dengan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Barat.
Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat peran tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, radikalisme, dan berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban.
Langkah ini menunjukkan bahwa menjaga kamtibmas bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Dibutuhkan keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun lingkungan yang aman dan bebas dari berbagai ancaman sosial.
Sementara itu, penguatan internal juga menjadi perhatian melalui kegiatan analisa dan evaluasi yang dipimpin Wakapolda Sulbar. Kegiatan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan program prioritas pimpinan tidak berhenti pada tataran instruksi, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan nyata di setiap satuan kerja dan wilayah hukum.
Evaluasi yang terarah diperlukan agar pelaksanaan tugas semakin terukur, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Namun, di balik berbagai kegiatan dan capaian tersebut, tantangan terbesar Polda Sulbar tetap terletak pada pembuktian hasil di lapangan.
Publik tidak hanya membutuhkan informasi mengenai kegiatan kepolisian, tetapi juga ingin merasakan perubahan nyata. Pelayanan yang mudah, laporan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, penegakan hukum yang profesional, serta situasi keamanan yang terjaga merupakan indikator penting dalam membangun kepercayaan publik.
Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus terus menjadi bagian dari setiap pelaksanaan tugas. Capaian perlu disampaikan berdasarkan data yang dapat diverifikasi, sementara kritik dan masukan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Pada akhirnya, semangat “Polisi Bersama Masyarakat” tidak cukup hanya menjadi slogan atau materi publikasi. Semangat tersebut harus dibuktikan melalui kehadiran polisi yang mampu mendengarkan, melindungi, memberikan solusi, serta bertindak adil tanpa membeda-bedakan masyarakat.
Dengan memperkuat penegakan hukum, mengedepankan pencegahan, memperluas kolaborasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Polda Sulawesi Barat bersama jajaran diharapkan semakin mampu menghadirkan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
Sebab, keberhasilan Polri bukan hanya diukur dari seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar manfaat dan perubahan positif yang benar-benar dirasakan masyarakat.
