Rekam-Jejak.com PASANGKAYU – Persoalan batas kawasan hutan dan kepastian hak atas tanah masyarakat menjadi perhatian dalam rapat pembahasan hasil pengukuran dan pemasangan tanda batas sementara kawasan hutan di Kabupaten Pasangkayu, Selasa, (17/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Camat Sarjo, Muh. Nasir, S.Pd., M.A.P., turut hadir bersama sejumlah unsur pemerintah daerah, instansi kehutanan, pertanahan, serta para pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Resto Az-Zahra, Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, itu membahas hasil pengukuran dan pemancangan batas sementara kawasan hutan, sekaligus mengidentifikasi hak-hak pihak ketiga yang berada di dalam maupun sekitar kawasan hutan.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam upaya memberikan kejelasan batas kawasan hutan sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih penguasaan lahan dan konflik pertanahan di tengah masyarakat.
Tidak hanya menyangkut aspek teknis pengukuran, rapat tersebut juga menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan data lapangan dengan kondisi penguasaan tanah serta kepentingan masyarakat yang selama ini beraktivitas di wilayah terkait.
Camat Sarjo, Muh. Nasir, menegaskan bahwa kejelasan batas kawasan hutan harus menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik sosial di kemudian hari.

Menurutnya, proses penataan batas harus dilakukan secara transparan, cermat, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kegiatan ini sangat penting, karena kejelasan batas kawasan hutan akan memberikan kepastian hukum, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Kita berharap proses pengukuran, pemancangan batas sementara, dan identifikasi hak-hak pihak ketiga dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan konflik di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan Pemerintah Kecamatan Sarjo siap mendukung koordinasi lintas sektor serta menindaklanjuti hasil pembahasan bersama pihak-pihak terkait.
“Pemerintah Kecamatan Sarjo siap mendukung dan berkoordinasi penuh. Apa yang sudah dibahas hari ini harus ditindaklanjuti bersama agar penataan batas kawasan hutan di Kabupaten Pasangkayu berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII, Kabid Tata Guna, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kantor Pertanahan Pasangkayu, sejumlah kepala balai, perwakilan OPD Pemkab Pasangkayu, beberapa camat, serta kepala UPTD KPH Pasangkayu, Lariang, Sarudu dan Karossa.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan koordinasi antarlembaga guna menindaklanjuti hasil pengukuran, pemancangan batas sementara, serta identifikasi hak-hak pihak ketiga.
Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi proses penataan kawasan hutan yang lebih tertib, sekaligus memberikan kejelasan terhadap status dan hak masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.













