Rekam-Jejak.com MAMUJU – Polda Sulawesi Barat mulai mematangkan strategi pengamanan menjelang pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui mekanisme DPRD. Sebanyak 400 personel disiapkan untuk mengawal seluruh tahapan pemilihan, termasuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan saat pengumuman hasil.
Kesiapan tersebut ditegaskan Kapolda Sulbar Irjen Pol Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum., saat menerima kunjungan Panitia Pemilihan Wakil Gubernur Sulbar dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Vicon Pamboang, Lantai 2 Mapolda Sulbar, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian penting dari koordinasi lintas lembaga guna memastikan proses pemilihan berlangsung aman, tertib, dan kondusif, terutama pada tahapan yang berpotensi memunculkan dinamika politik di tengah masyarakat.
Kapolda menegaskan, Polri siap memberikan dukungan penuh dari sisi keamanan, tetapi tetap menjaga batas kewenangan dan tidak mencampuri proses demokrasi yang sepenuhnya menjadi ranah DPRD.
“Prinsip kami adalah memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif. Polri berada pada posisi menjaga keamanan, memberikan perlindungan, serta memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara tertib. Kami tetap menjaga netralitas dan tidak masuk ke ranah politik maupun proses pemilihan,” tegas Totok.
Untuk mendukung pengamanan, sekitar 400 personel akan dikerahkan dengan pola pengamanan tiga lapis, yakni Ring 1, Ring 2, dan Ring 3. Skema tersebut dirancang agar pengawasan di lokasi kegiatan maupun lingkungan sekitarnya dapat berjalan optimal.
Sejumlah fungsi kepolisian akan dilibatkan, mulai dari Intelkam, Reskrim, Samapta, Pamobvit, Lalu Lintas hingga satuan kewilayahan. Polda Sulbar juga akan memperkuat koordinasi dengan unsur TNI dan instansi terkait.
Tak hanya soal kesiapan personel, Kapolda turut menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas. Ia mengingatkan agar anggota tidak menunjukkan sikap arogan maupun menciptakan jarak dengan masyarakat.
“Jangan sampai ada sekat antara petugas dan masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, hadir dengan sikap humanis, serta tetap menjaga netralitas. Hindari pembicaraan mengenai pilihan politik maupun kandidat. Tugas kita adalah memastikan keamanan bagi semua pihak,” pesannya.
Antisipasi Potensi Gejolak Pascapemilihan
Salah satu perhatian utama Polda Sulbar adalah situasi setelah penghitungan dan penetapan hasil pemilihan. Pada fase ini, kepolisian akan mengoptimalkan deteksi dini, pemantauan situasi, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya reaksi spontan dari pendukung masing-masing calon.
Kapolda menegaskan, penyampaian aspirasi maupun kekecewaan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Namun, setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan dan mengganggu ketertiban umum akan ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, pihak DPRD Sulbar mengapresiasi dukungan pengamanan yang disiapkan Polda Sulbar. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menjamin seluruh tahapan pemilihan berlangsung tertib, transparan, dan dapat disaksikan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, akses ke lokasi kegiatan direncanakan menggunakan sistem pembatasan berdasarkan undangan dan identitas resmi. Panitia juga menyiapkan fasilitas bagi masyarakat dan pendukung calon untuk menyaksikan jalannya proses pemilihan, termasuk melalui siaran langsung TVRI.
Melalui kesiapan pengamanan berlapis dan koordinasi lintas lembaga, Polda Sulbar berharap proses pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi momentum menjaga kedewasaan berdemokrasi.
Polda Sulbar pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri, menghormati perbedaan pilihan, serta mempercayakan proses pemilihan kepada mekanisme yang telah ditetapkan.
Sebab, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama demi merawat demokrasi dan mempertahankan persatuan di Sulawesi Barat.













