Rekam Sulawesi

Enam Jam Diperiksa, AIM Jadi Saksi Kasus Rp4,2 Miliar

7
×

Enam Jam Diperiksa, AIM Jadi Saksi Kasus Rp4,2 Miliar

Sebarkan artikel ini

Rekam-Jejak.com MAMUJU – Penyidikan dugaan penyimpangan anggaran insentif rohaniawan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) senilai sekitar Rp4,2 miliar terus bergulir. Kali ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Barat memeriksa mantan Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar (AIM), selama kurang lebih enam jam, Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pendalaman kasus dugaan penyimpangan anggaran insentif rohaniawan tahun anggaran 2023 dan 2024. Penyidik masih menelusuri mekanisme pengelolaan hingga proses pencairan dana yang menjadi objek perkara.

Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Memo Ardian, menjelaskan bahwa AIM diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan difokuskan untuk menggali keterangan terkait proses pencairan anggaran saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Polman.

Langkah penyidik ini memperlihatkan bahwa pengusutan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses pengelolaan anggaran tersebut.

Sebelumnya, pada 3 November 2026, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar telah melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Polman. Penggeledahan menyasar dua bagian penting, yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, di antaranya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk periode 2023 hingga 2024.

Dokumen-dokumen tersebut kini menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap alur administrasi, mekanisme pencairan, serta penggunaan anggaran yang dipersoalkan.

Polda Sulbar menegaskan bahwa proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan AIM sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan maupun keterlibatan dalam tindak pidana. Penentuan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian hukum.

Di sisi lain, pengusutan perkara ini menjadi perhatian karena anggaran yang diperiksa berkaitan dengan insentif rohaniawan, yang menyangkut hak para penerima manfaat.

Polda Sulbar menyatakan komitmennya untuk mengusut perkara secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu demi menjamin kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Publik kini menanti perkembangan hasil penyidikan untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan anggaran Rp4,2 miliar tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *