Rekam-Jejak.com, SULBAR – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat menjadi perhatian serius Kapolda Sulbar Irjen Pol Totok Suharyanto. Bersama Pertamina Regional Sulawesi, kepolisian menyiapkan langkah pengawasan terpadu untuk mengurai antrean sekaligus menindak dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan silaturahmi strategis antara Kapolda Sulbar dan jajaran Pertamina Regional Sulawesi di Ruang Tamu Kapolda, Senin (26/10/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyoroti dugaan adanya oknum yang memanfaatkan situasi antrean untuk melakukan penyimpangan distribusi BBM. Salah satu modus yang menjadi perhatian ialah pengisian solar tanpa surat rekomendasi resmi.
Executive General Manager Regional Sulawesi mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin dengan Polda Sulbar. Ia menjelaskan, antrean BBM dipengaruhi berbagai faktor, termasuk situasi global dan konflik internasional. Khusus di Sulbar, antrean didominasi kendaraan berbahan bakar solar karena wilayah ini menjadi jalur perlintasan utama angkutan barang.
Untuk mengurangi kepadatan, Pertamina mengaku telah menambah jalur pelayanan Pertalite dan berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan BBM di lapangan.
Namun, upaya menjaga pasokan dinilai perlu dibarengi pengawasan ketat agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
“Kami melihat masih terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penyimpangan. Untuk itu, kami siap bersinergi dengan Polda Sulbar melakukan pengecekan data bersama serta memperkuat pengawasan lewat satgas gabungan,” tuturnya.
Kapolda Siapkan Tim Gabungan
Merespons persoalan tersebut, Kapolda Sulbar Irjen Pol Totok Suharyanto menekankan perlunya evaluasi terhadap aturan pembatasan pengisian BBM maksimal satu kali sehari. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pembelian berulang yang berpotensi disalahgunakan.
Polda Sulbar juga mengusulkan pembentukan tim gabungan untuk memperketat pengawasan di SPBU, termasuk menentukan sasaran operasi berdasarkan hasil pemantauan dan data yang tersedia.
“Kami mengusulkan pembentukan tim gabungan untuk melakukan pengawasan ketat. Tim ini akan menyiapkan personel dan menentukan sasaran operasi guna mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM,” tegas Totok.
Menurut Kapolda, hasil pemantauan selama dua hari terakhir menunjukkan antrean di sejumlah SPBU mulai tidak terlihat. Kondisi tersebut menjadi indikasi awal membaiknya situasi, meski pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
Kepolisian pun mengimbau masyarakat agar tetap sabar, tertib, dan mengikuti aturan selama mengantre di SPBU.
Pengawasan Kamtibmas Tetap Berjalan
Selain membahas persoalan BBM, pertemuan tersebut turut menyinggung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sulawesi Barat.
Kapolda memaparkan bahwa penanganan kasus narkoba di wilayah Sulbar telah mencapai 80 persen. Meski demikian, kepolisian juga terus memetakan potensi gangguan keamanan lainnya.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi potensi konflik di sektor pertambangan yang melibatkan pihak luar, kasus pencurian sawit di tingkat lokal, serta pengamanan aksi unjuk rasa yang berlangsung setiap hari.
Polda Sulbar menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aktivitas masyarakat agar berlangsung kondusif, sekaligus memberikan ruang bagi warga menyampaikan aspirasi.
Sinergi dengan Pertamina diharapkan tidak hanya membantu mengurai antrean, tetapi juga memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi sehingga hak masyarakat yang membutuhkan dapat terlindungi dan potensi penyalahgunaan bisa ditindak sesuai hukum.
Humas Polda Sulbar
