Rekam-Jejak.com MAMUJU – Persoalan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme menjadi perhatian serius di Sulawesi Barat. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan lembaga intelijen memperkuat sinergi melalui Dialog Interaktif Pencegahan Penyebaran Paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme yang digelar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (23/9/2026).
Dialog tersebut mengangkat tema “Merawat Kebhinekaan, Memperkuat Ketahanan Nasional, Menuju Sulawesi Barat yang Aman, Damai dan Sejahtera.”
Kegiatan dihadiri Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) bersama jajaran Forkopimda Sulbar. Forum ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Polda Sulbar, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Sorotan muncul ketika Gubernur Sulbar Suhardi Duka menilai persoalan radikalisme, ekstremisme dan terorisme perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi juga perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan.
Suhardi menyebut ketimpangan dapat memunculkan kekecewaan ketika masyarakat merasa tidak memperoleh keadilan maupun kesempatan yang sama.
«“Kalau kita melihat inti persoalan dari radikalisme, ekstremisme, terorisme adalah kesenjangan,” kata Suhardi Duka.»
Menurutnya, ketika kesenjangan semakin lebar dan sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan kesempatan yang setara, kondisi tersebut dapat menjadi ruang munculnya kekecewaan.
Karena itu, kata Suhardi, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan hukum maupun membendung penyebaran paham. Pembangunan dan pemerataan kesempatan bagi masyarakat juga dinilai penting untuk mempersempit ruang munculnya persoalan sosial.
«“Kalau kita ingin menangkal radikalisme, terorisme dan lain sebagainya, tetapi kesenjangan itu lebar terus, itu akan berhadapan,” ujarnya.»
Di sisi lain, kehadiran Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta mempertegas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketahanan sosial masyarakat.
Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan wawasan kebangsaan, pemeliharaan toleransi, peningkatan literasi masyarakat, pemerataan pembangunan hingga deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Langkah pencegahan berbasis edukasi dan kolaborasi juga menjadi perhatian dalam berbagai kegiatan Densus 88 Antiteror Polri di daerah lain, termasuk melalui penguatan literasi digital dan kewaspadaan masyarakat terhadap narasi provokatif di ruang digital.
Dialog di Kantor Gubernur Sulbar tersebut menjadi ruang bersama untuk memperkuat komitmen menjaga kebhinekaan. Pemerintah, kepolisian, lembaga intelijen dan masyarakat didorong mengambil peran sesuai bidang masing-masing untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, toleran dan kondusif.
Dengan sinergi lintas sektor serta perhatian terhadap aspek keamanan dan kesejahteraan, Sulawesi Barat diharapkan mampu memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus menjaga persatuan di tengah keberagaman.
