PASANGKAYU, Rekam-Jejak.com – Kapolres Pasangkayu AKBP Joko Kusumadinata angkat bicara menyikapi aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026).
Aksi yang melibatkan petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda hingga mahasiswa itu membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan kriminalisasi warga dalam konflik agraria dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merupakan anak usaha Grup Astra Agro Lestari (AAL), yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu.
Merespons tuntutan tersebut, AKBP Joko Kusumadinata menegaskan bahwa Polres Pasangkayu berkomitmen menjaga netralitas dalam setiap proses penegakan hukum. Ia memastikan penanganan perkara tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang maupun mengarah pada kriminalisasi masyarakat.
Kapolres bahkan telah mengingatkan seluruh penyidik agar setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan proporsional.
Menurutnya, dalam perkara yang berkaitan dengan konflik agraria, salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan adalah pembuktian legalitas alas hak masing-masing pihak, baik pelapor maupun terlapor.
Dengan begitu, setiap tindakan penyidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Legalitas dan legitimasi hukum harus dipastikan dalam setiap tahapan proses penyidikan. Kami juga menekankan agar penyidik selalu mengedepankan tindakan humanis dengan tetap memperhatikan hak-hak pelapor maupun terlapor,” tegas Joko dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Ia menambahkan, penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
<span;>Massa Soroti Penanganan Kasus Petani
Sementara itu, dalam aksi di depan Mapolda Sulbar, Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat mendesak aparat penegak hukum menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap warga yang terlibat konflik agraria dengan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pasangkayu.
Koordinator lapangan aksi, Akbar Firman, menilai penegakan hukum dalam konflik tersebut terkesan timpang dan berpotensi merugikan masyarakat kecil.
Suasana aksi sempat memanas ketika perwakilan petani Desa Lariang, Abbas, menyampaikan keluhan warga. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah masyarakat kerap dipanggil aparat kepolisian hingga ditetapkan sebagai tersangka di atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah garapan sendiri.
Aliansi juga menyoroti penangkapan Muh. Rida alias Aco Rida, salah seorang tokoh masyarakat Pasangkayu. Menurut keterangan massa, Aco Rida digerebek sekitar 20 personel kepolisian pada 7 November 2026 dini hari.
Ia kemudian ditahan atas dugaan pencurian 25 tandan buah sawit dengan nilai yang menurut massa berada di bawah Rp2 juta.
Tak hanya itu, massa menyebut terdapat 18 petani lainnya yang dijerat Undang-Undang Perkebunan berdasarkan laporan PT Pasangkayu. Perkara tersebut diklaim telah dinyatakan lengkap atau P21.
Nama Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy, turut disorot setelah disebut berulang kali dilaporkan hingga berstatus tersangka.
<span;>Konflik Agraria Menanti Kepastian Hukum
Berbagai tuntutan yang disuarakan aliansi tersebut kembali menempatkan konflik agraria di Kabupaten Pasangkayu dalam perhatian publik.
Di tengah perbedaan klaim penguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan, transparansi penanganan perkara, kepastian hukum, serta profesionalitas aparat menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
Penegasan Kapolres Pasangkayu mengenai netralitas penyidik dan pentingnya pembuktian legalitas alas hak menjadi perhatian dalam upaya memastikan setiap perkara diproses berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.
Publik kini menanti bagaimana prinsip objektivitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak seluruh pihak benar-benar diterapkan dalam penanganan konflik agraria di Pasangkayu.
Sebab, kepastian hukum bukan hanya menyangkut proses penindakan, tetapi juga memastikan setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum.













