PASANGKAYU, Rekam-Jejak.com – Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengaturan jumlah relawan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menuai keluhan. Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasangkayu 3 mengaku harus mengurangi jumlah relawan akibat penerapan aturan tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar penyesuaian jumlah tenaga kerja. Di balik kebijakan tersebut, ada nasib para relawan yang kini ikut dipertaruhkan. Mereka bukan hanya tenaga pelaksana program, tetapi juga tulang punggung keluarga yang menggantungkan kebutuhan hidup dari pekerjaan tersebut.
Pengurangan jumlah relawan tentu bukan persoalan sederhana. Ketika sumber penghasilan terancam, kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Lantas, bagaimana nasib para relawan yang selama ini ikut menyukseskan program unggulan pemerintah tersebut?
Beban Operasional Mitra Ikut Disorot
Keluhan mitra SPPG Pasangkayu 3 ternyata tidak berhenti pada persoalan pengurangan relawan. Mereka juga mengaku menghadapi tekanan biaya operasional setelah adanya kebijakan BGN terkait fasilitas dan pembiayaan angkutan distribusi MBG.
Salah satu persoalan yang disorot adalah pencabutan biaya sewa mobil operasional. Di sisi lain, batasan biaya operasional disebut tidak boleh melebihi Rp3.000, sementara kebutuhan pengoperasian di lapangan masih menyisakan berbagai komponen biaya yang harus dipenuhi setiap hari.
Kondisi tersebut semakin menjadi beban karena mitra mengaku masih memiliki tiga unit mobil operasional yang cicilan pembayarannya belum lunas.
Artinya, kewajiban pembayaran kendaraan masih berjalan, sementara dukungan pembiayaan operasional yang sebelumnya menjadi bagian dari perhitungan mitra disebut mengalami perubahan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan antara BGN dan mitra SPPG. Apakah seluruh kebutuhan operasional di lapangan telah diperhitungkan secara realistis sebelum kebijakan tersebut diberlakukan?
Efisiensi Jangan Abaikan Nasib Relawan
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya tidak hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Program ini juga melibatkan banyak tenaga kerja yang setiap hari memastikan makanan disiapkan dan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Karena itu, kebijakan efisiensi semestinya tidak hanya dilihat dari sisi penghematan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap para pekerja serta mitra pelaksana.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menyisakan persoalan kesejahteraan bagi orang-orang yang bekerja di balik pelaksanaannya.
Publik pun berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai dasar pengurangan jumlah relawan, pencabutan biaya sewa kendaraan operasional, serta mekanisme penetapan batas biaya operasional Rp3.000 tersebut.
BGN juga diharapkan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi riil setiap SPPG agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kesenjangan antara aturan di atas kertas dan kebutuhan di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi maupun penjelasan resmi dari pihak BGN ataupun pihak terkait mengenai keluhan mitra SPPG Pasangkayu 3 tersebut.
Kini, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga bagaimana menjamin keberlangsungan operasional SPPG dan melindungi nasib para relawan.
Programnya bernama Makan Bergizi Gratis. Namun, jangan sampai orang-orang yang bekerja untuk menjalankan program tersebut justru harus menanggung beban yang semakin berat.
